sewamobillombok.id, Mataram – Wakil Gubernur Nusa Tenggara Barat, H. Muh. Amin M.Si mengajak seluruh pelaku keuangan di NTB untuk tidak terbuai dengan pertumbuhan ekonomi yang berhasil dicapai NTB, tahun 2016 lalu secara kumulatif mengalami pertumbuhan sebesar 5,82%, unggul 0,80 % dari pertumbuhan ekonomi nasional yang mengalami peningkatan 5,02%. Sedangkan tanpa sektor pertambangan bijih logam naik 5,71%.
Pertumbuhan memang terjadi pada seluruh lapangan usaha, dengan sektor jasa keuangan menyumbang pertumbuhan tertinggi mencapai 12,32 %. Keberhasilan ini diharapkan dapat menggeser indikator-indikator dalam pengentasan kemiskinan.
“Percuma pertumbuhan ekonomi tinggi tapi, inflasi tidak terkendali. Namun, menurunkan angka kemiskinan bukan perkara mudah. Masalah kemiskinan ini yang perlu dirubah adalah mindset masyarakatnya. Banyak yang sulit untuk diajak maju. Padahal kita selaku pemerintah sudah menggelontorkan anggaran yang besar,” kata Wagub.
“Untuk itu, ia menghimbau agar instansi terkait terus bersinergi memberikan pembinaan dan pelatihan kepada masyarakat, termasuk mengawal dan mengendalikan inflasi dari berbagai komoditas yang mempengaruhi angka-angka inflasi itu, seperti cabai, bawang, dan telur. Produksi dari berbagai komoditas itu harus terus ditingkatkan supaya bisa menekan inflasi,” lanjut Wagub H. Muh. Amin M.Si.
Wakil Gubernur NTB hadir dalam acara penandatangan kesepakatan bersama sejumlah pelaku industri keuangan NTB, Kamis (15/3/2017). Acara yang digagas Otoritas Jasa Keuangan (OJK) bersama tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD) berlangsung di Hotel Golden Tulip, dihadiri perwakilan Bank Indonesia serta 16 Bank lain di NTB, dinas terkait seperti Dinas Pariwisata, Dinas Pertanian, Dinas Kelautan, Dinas Peternakan, Dinas Koperasi dan UMKM , pimpinan asosiasi usaha pembiayaan, asuransi dan berbagai pelaku indusitri keuangan lainnya.
Kesepakatan bersama yang ditandatangani diantaranya terkait penyaluran pembiayaan kepada 3540 UMKM di sektor pariwisata, penyaluran asuransi tani untuk 25.000 hektar sawah dan asuransi ternak kepada 5.000 ekor sapi, pembentukan cluster rumput laut dan desa wisata, serta pembiayaan multifinance kepada 500 pelaku usaha di sektor kelautan dan pertanian.
Kegiatan ini mendapat respon positif dari Wagub, terlebih mengingat produksi produk lokal seringkali terkendala pada akses permodalan. Dengan adanya komitmen ini, wagub berpesan agar masyarakat melalui instansi terkait, diberikan edukasi, pembinaan, pendampingan, sehingga paham bagaimana bertanggung jawab dalam proses pengembalian kredit, supaya tidak terjadi kredit macet.
Kepala OJK NTB, Yusri melaporkan, bahwa sesuai dengan kewenangan dan kapasitasnya sebagai salah satu agen pembangunan, pelaku industri keuangan harus menunjukkan kinerja yang dapat dirasakan manfaatnya oleh masyarakat NTB secara massif, hingga ke seluruh pelosok wilayah NTB. Ia mengaku, tahun 2016 lalu sempat merasa gembira karena porsi kredit produktif mencapai 52-53%, yang sebelumnya hanya 47,48%. Hal itu didukung oleh pertumbuhan kredit yang cukup fenomenal, mencapai 32 %. Namun, data akhir yang terupdate per Januari 2017, porsi kredit produktif kembali turun dalam angka 49%.
“Tentu ini tidak bisa kita biarkan. Peran kita sebagai agen pembangunan nanti akan dipertanyakan,” tandasnya.
Untuk itu menurutnya acara ini digagas sebagai bentuk komitmen bersama dalam memperhatikan sektor produktif pelaku usaha UMKM, diamana sektor prioritas NTB ada pada sektor pariwisata dan pertanian.
“Saya akui, perhatian kita terhadap kedua sektor ini sangat kurang. Dari data kami, share pembiayaan sektor pariwisata pada tahun 2016 sebesar 2,94% % dari total 29 Trilyun yang dianggarkan. Untuk tahun 2015 sebesar 2,95% dan tahun 2014 sebesar 2,76%. Maka, ditahun 2017 ini, tentu menjadi tahun harapan bagi seluruh pelaku ekonomi, mengingat mega proyek di NTB, seperti di KEK Mandalika mulai dibangun. Kondisi ini tentu diharapkan dapat menyerap anggaran, karena ada aliran dana yang besar disana, yang melibatkan banyak pekerja, sehingga diharapkan juga dapat menimbulkan multiplayereffect. Demikian juga dengan sektor pertanian, share kredit pada tahun 2016 sebesar 1,48%, pada tahun 2015 sebesar 1,22 %, jadi hanya terperangkap dibawah 2 %, padahal semua tahu bahwa potensi pertanian kita sangat baik. Sektor kelautan malah semakin miris, hanya sebesar 0,21% pada tahun 2016 lalu,” terang Yusri.
Yusri menambahkan, rendahnya serapan kredit ini tentu tidak bisa lepas dari peran pelaku industri keuangan. Untuk itu,tahun 2017 ini kami punya komitmen akan memberi perhatian lebih dan membiayai para pelaku sektor diatas.
“Hari ini ada 16 bank yang sudah siap berkomitmen dengan kami, dan kami himbau bank-bank lain dapat segera menyusul,” harapnya.
Memang ada resiko yang besar disitu, tapi kami yakin resiko bisa dikurangi dengan menyiapkan karakter dari para pelaku usaha yang bergerak di bidang itu. Kepada dinas terkait diharapkan dukungannya terhadap program ini, dengan menyiapkan data mengenai pelaku UMKM di tiga sektor dimaksud, yang cukup dan valid. (Ica – Biro Humas dan Protokol Setda Prov. NTB)
