Mempertanyakan Status WTP Provinsi NTB Pasca Tertangkapnya Auditor BPK

Operasi tangkap tangan yang dilakukan oleh KPK terhadap Auditor BPK terkait pemberian opini wajar tanpa pengecualian (WTP) oleh BPK RI terhadap laporan keuangan Kemendes PDTT tahun anggaran 2016 memunculkan berbagai opini khususnya predikat WTP yang diraih oleh Provinsi NTB. Bagaimana tidak, Provinsi NTB beberapa kali meraih predikat WTP untuk laporan keuangan di beberapa tahun terakhir dan kasus tersebut memunculkan pertanyaan terhadap status WTP untuk Provinsi NTB.

Wakil Gubernur NTB H. Muh. Amin mengatakan kasus jual beli predikat WTP itu tidak ada hubungannya dengan Provinsi NTB. Beliau menegaskan bahwa predikat WTP yang diraih oleh Provinsi NTB dalam beberapa tahun terakhir merupakan hasil kerja keras bukan hasil suap. Amin juga menegaskan bahwa beliau berani menjamin dan mempertanggung jawabkan predikat WTP yang diraih Provinsi NTB selama ini.

Dalam operasi tangkap tangan tersebut, KPK menetapkan empat orang sebagai tersangka, yakni Inspektur Jenderal Kemendes Sugito, pejabat Eselon III Kemendes Jarot Budi Prabowo, pejabat Eselon I Badan Pemeriksa Keuangan Rachmadi Saptogiri, dan Auditor BPK Ali Sadli. Dua pejabat Kemendes PDTT diduga memberi suap kepada pejabat dan auditor BPK terkait pemberian opini wajar tanpa pengecualian (WTP) oleh BPK RI terhadap laporan keuangan Kemendes PDTT tahun anggaran 2016.

Komentar Anda

comments

Subscribe

Thanks for read our article for update information please subscriber our newslatter below